Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia

A. Pengertian Hukum Tata Negara

Istilah hukum tata negara adalah hasil terjemahan dari Bahasa Belanda staatsrecht. Hukum tata negara dalam pengertiannya dibagi dalam arti luas (mencakup hukum tata negara dan administrasi negara) dan dalam arti sempit (hanya mencakup hukum tata negara saja).

Beberapa ahli memberikan pandangan berbeda terhadap definisi hukum tata negara, Salah satu nya J.H.A Logemann, ia mendefinisikan hukum tata negara sebagai organisasi negara atau hukum keorganisasian mengenai tata susunan negara. Adapun objek dari hukum tata negara adalah Negara itu sendiri dan Konstitusi.

Secara umum penulis menarik definisi hukum tata negara sebagai peraturan yang mengatur organisasi dari pada sebuah negara, mencakup bentuk dan kekuasaan pemerintahan negara, urusan lembaga-lembaga negara di dalamnya, dan hubungan antara negara dengan warga negaranya atau hak asasi manusia.

B. Sumber Hukum Tata Negara

Sumber hukum tata negara tidak berbeda dengan sumber hukum pada umumnya yakni meliputi sumber formil dan sumber materil.

Sumber hukum materil adalah dumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara yakni Pancasila dan sumber hukum formil adalah sumber yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu produk hukum, mencakup; UU, Konvensi (kebiasaan), Yurisprudensi, hukum perjanjian (traktat), dan Doktrin para ahli hukum.

C. Asas-Asas Hukum Tata Negara